JAKARTA – Sistem pemasyarakatan Indonesia menghadapi ujian berat di tengah dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang. Untuk merumuskan arah kebijakan dan solusi nyata, digelar Webinar Nasional bertema “Masa Depan Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Menjawab Tantangan Overkapasitas, Hak Narapidana, dan Reintegrasi Sosial”, berlangsung secara langsung melalui Zoom Meeting, di pimpin langsung oleh Direktur Mimbar hukum Indonesia M.Jamil, SH.,M.Kn Senin (15/6/2026) pukul 14.00–16.00 WIB.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli yang mendalami persoalan hukum dan pembinaan warga binaan, yakni Renda Aranggraeni, S.H., M.H. Beliau adalah Advokat, Dosen Fakultas Hukum sekaligus Kepala Laboratorium Hukum Universitas Dr. Soetomo.
Dengan pengalaman di dunia akademis dan praktik hukum, Renda membedah akar masalah serta menawarkan perspektif baru bagi pembaruan sistem pemasyarakatan nasional.
Isu Krusial: Antara Keterbatasan Fasilitas dan Kewajiban Hukum
Dalam pemaparannya, Renda Aranggraeni menegaskan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar menahan orang, melainkan memanusiakan manusia agar siap kembali ke masyarakat. Namun, tujuan mulia itu sering terhambat oleh tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Overkapasitas: Masalah Kronis yang Belum Tuntas
Isu paling mendesak adalah penumpukan jumlah warga binaan yang jauh melampaui daya tampung lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Kondisi hunian yang padat menyebabkan penurunan kualitas hidup, risiko kesehatan tinggi, serta menyulitkan petugas menjalankan pembinaan dan pengamanan.
“Overkapasitas menciptakan efek domino: pelanggaran hak dasar, pembinaan tidak maksimal, hingga risiko keamanan yang meningkat. Ini bukan sekadar masalah fasilitas, tapi masalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera dicarikan jalan keluarnya,” tegas Renda.
Hak Narapidana: Keseimbangan Antara Hukuman dan Kemanusiaan
Di tengah keterbatasan fasilitas, pemenuhan hak narapidana sering kali menjadi taruhan. Padahal, Undang-Undang Pemasyarakatan menjamin hak atas kesehatan, pendidikan, ibadah, hingga perlakuan manusiawi.
Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan fungsi pengamanan dan pembinaan dengan kewajiban menghormati hak asasi, tanpa menghilangkan makna hukuman atas kesalahan yang diperbuat.
Reintegrasi Sosial: Kunci Keberhasilan yang Sering Terlupakan
Tujuan akhir pemasyarakatan adalah mengembalikan warga binaan menjadi warga negara yang taat hukum dan bermanfaat. Namun, tantangan terbesar justru terjadi saat masa bebas.
Stigma masyarakat, keterbatasan keterampilan, dan minimnya dukungan pasca-lepas membuat banyak mantan narapidana sulit beradaptasi.
Reintegrasi sosial harus menjadi program berkelanjutan, mulai dari pembinaan di dalam hingga pendampingan setelah keluar dari gerbang lapas.
Masa Depan Pemasyarakatan: Transformasi Menuju Sistem yang Lebih Baik
Menurut Renda, sistem pemasyarakatan masa depan tidak bisa lagi berjalan konvensional. Diperlukan pembaruan menyeluruh, mulai dari regulasi, pendekatan pembinaan, hingga kerja sama lintas sektor.
Pembaruan yang dimaksud meliputi:
1. Penerapan Sanksi Alternatif: Mengurangi beban lapas dengan opsi hukuman selain penjara untuk tindak pidana tertentu.
2. Peningkatan Kualitas Pembinaan: Program keterampilan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
3. Jaminan Hak yang Adil: Memastikan setiap warga binaan diperlakukan sama sesuai aturan hukum.
4. Persiapan Pasca-Lapas: Melibatkan masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha dalam mendampingi mantan narapidana agar tidak kembali melakukan tindak pidana.
Webinar ini menjadi wadah strategis bagi akademisi, praktisi hukum, petugas pemasyarakatan, mahasiswa, dan pemangku kepentingan untuk bertukar gagasan.
Diskusi berlangsung interaktif, di mana peserta berkesempatan menyampaikan pandangan dan pertanyaan langsung guna memperkaya wawasan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait, agar sistem pemasyarakatan Indonesia ke depan lebih efektif, manusiawi, dan mampu menjawab tantangan zaman demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
